TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 56 Tahun 2016 menjelaskan bahwa "Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (yang meliputi cakupan wilayah Kota Jambi, Kab Muaro Jambi, Kab Batanghari, Kab Tanjung Jabung Barat & Kab Tanjung Jabung Timur) merupakan unit pelaksana teknis pada bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengkoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakaan dibidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  2. Pengkoordinasian penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  3. Pengkoordinasian penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  4. Pengkoordinasian penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  5. Pemverifikasian pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) daerah provinsi;
  6. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  8. Pengkoordinasian pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
  9. Pengkoordinasian pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  10. Pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
  11. Pengkoordinasian penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK); dan
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.